worldcreation.info Manuals Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pdf

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PDF

Thursday, September 5, 2019


BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Bentuk surat dakwaan yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-. Undang Hukum. Download Citation on ResearchGate | DASAR DAN PROSEDUR (KAJIAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) | Pre- Judicature.


Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pdf

Author:NYLA NAHASS
Language:English, Spanish, German
Country:Dominican Republic
Genre:Technology
Pages:350
Published (Last):12.01.2016
ISBN:480-3-31400-323-6
ePub File Size:25.67 MB
PDF File Size:16.13 MB
Distribution:Free* [*Registration Required]
Downloads:22468
Uploaded by: GLYNDA

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-. Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun ) (Lembaran. Download PDF ( KB). Show more info. Provided by: Neliti. Publication Year: Suggested articles. Suggested articles. Pembuktian suatu Tindak Pidana. BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP) The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF.

A judgment clearly displays a mistake made by the judge or a manifest error.

An alleged act which has been declared proven in the judgment, but has not been followed up by the imposition of a penalty. Role of the judge[ edit ] Indonesia Supreme Court The role of judges in the Indonesian criminal justice system is to impose a proper punishment on offenders based on a sufficient means of legal proof.

Judges are generally only involved in the trial proceedings. When a judge receives a Bill of Indictment from the Public Prosecutor, he will determine a trial date and order the latter to summon the accused and witnesses to attend the trial.

You might also like: KITAB AL FITAN URDU PDF

If the judge fails to do so, his decision will be annulled. If the accused is convicted and he is sentenced to a punishment that deprives him of his liberty , the judge will assist the head judge to supervise the execution of the punishment.

As such, there is no private prosecution in the Indonesian criminal justice system.

Prosecutors are involved in the whole trial process, from the investigations, to trial proceedings and the execution of punishment. The prosecutor only personally investigates cases when there are special crimes, such as corruption.

During the trial proceedings, the prosecutor must ensure that the defendant, witnesses and experts are all present. The prosecutor must also present all evidence concerning the crime.

The prosecutor will then execute the punishment. The suspect will also receive free legal aid if he is destitute and faces imprisonment of five year or more.

The counsel also has a right to be present at, and listen to, interrogations. This ensures that the police do not carry out unfair interrogation techniques. Rules of evidence[ edit ] The court only admits five types of legal evidence.

That why it is difficult to determine the main actor who knows much about it because corruptions Also Involved in that.

Program Legislasi Nasional

To reveal corruption, then there must be a whistleblower as a witness, who is willing to reveal the corruption that has occurred because they saw, heard, and had experienced it by themselves, later practically called as a crown witness or key witness.

Act No.

Since now, there are no laws that specifically against whistleblowers. It is the caused whistleblower remains silent against the corruption.

Indonesian criminal procedure

References Djaja, E. Eddyono, S.

Jakarta: Elsam. Effendi, M. Atas nama kecepatan, media online seakan tidak mempedulikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Dari sisi industri, eksistensi media online di tanah air dihadapkan pada masalah kompetisi global dan content agregator. Ada kekosongan regulasi dan peran pemerintah dalam persoalan-persoalan ini.

Media Independen, Profesional, dan Beretika

AJI Indonesia juga mendorong dibentuknya sebuah komisi independen yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa di Internet. Persoalan Internet di Indonesia, bahkan di dunia amatlah kompleks. Harus diakui tata kelola Internet masih tidak jelas, membingungkan, seperti hutan belantara yang lebat. Yang jadi perdebatan ialah soal peranan dan tanggungjawab berbagai pihak.

Masyarakat sipil berperan dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan masyarakat sipil sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih partisipatif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

AJI Indonesia memandang, Undang-udang Internet dan Transaksi Elektronik tidak lagi memadai dijadikan sandaran bagi tata kelola Internet yang adil dan demokratis yang mengatur kebutuhan masyarakat sipil, industri, dan pemerintah. Dalam sejumlah kasus, undang-undang itu malah jadi bumerang bagi kebebasan berpendapat di ruang publik.

Digital library - Perpustakaan Pusat Unikom - Knowledge Center

Internet adalah ruang publik bagi semua warga dunia. Kita harus memupuk transparansi, toleransi, dan kesetaraan tanpa harus memberangus kebebasan berekspresi di ruang yang terbuka itu. Sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, semua orang memiliki hak untuk bebas berekspresi. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang bisa membedakan mana gagasan yang baik dan tidak baik. Kedewasaan masyarakat yang sehat atas penggunaan ruang publik akan berkembang jika negara memberi ruang yang cukup bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan gagasan, bukan dengan membatasinya.

Author Details

Hapuskan Amplop Bagi Wartawan Di tengah kerisauan publik terhadap kinerja aparat pemerintah serta berbagai kasus korupsi yang membelit eksekutif, legislatif dan yudikatif, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat gebrakan yang patut diacungi jempol. Dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, Ganjar meminta Biro Humas Pemerintah Provinsi Pemprov Jateng menghapus anggaran bagi wartawan.

Anggaran yang dimaksud biasa diberikan dalam bentuk uang —lazim disebut amplop— kepada wartawan yang sering meliput kegiatan pemprov Jateng. Pengertian suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi media. Praktik amplopisasi wartawan telah berdampak pada lunturnya independensi dan sikap kritis media.

Wartawan penerima amplop cenderung mendukung kepentingan pemberi amplop bahkan menjadi alat propaganda sehingga pemberitaan menjadi bias atau partisan. Ujungnya media kehilangan kredibilitas. AJI berpendirian, tanggung jawab menyejahterakan jurnalis ada di tangan perusahaan pers dan pemilik media.

Bukan pada pemerintah atau publik. Hingga kini, pelaku perkosaan belum ditangkap.However, during this ocean resources are not managed well, so seafood is not much help to the welfare of the people. The suspect will also receive free legal aid if he is destitute and faces imprisonment of five year or more.

If an accused refuses to answer a question, the head judge will suggest that he answer and thereafter continue the examination. Selama 17 tahun AJI tak lelah menuntut penuntasan kasus pembunuhan wartawan Udin.

Sungguh ironis, dalam era transparansi dan pers bebas, masih ada kebijakan yang membelenggu kebebasan pers.